Efektivitas Paket Ekonomi Ke-16

Oleh Dr Eko Setiobudi, SE, ME

Pemerintah kembali meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Ke-16 yang isinya sudah diperbarui. Perbaikan dan pembaruan paket kebijakan ini lebih cenderung pada aspek relaksasi kebijakan untuk ketahanan ekonomi nasional. Pengumuman resmi peluncuran paket dilakukan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, serta Perwakilan OJK.

Kondisi perekonomian global yang diprediksi masih bergejolak sampai tahun depan, perang dagang AS-Tiongkok serta kebijakan-kebijakan ekonomi AS dalam rangka normalisasi sistem moneter menjadi argumentasi pemerintah untuk merevisi atau pembaruan Paket Kebijakan Ekonomi Ke-16 ini. Aspek relaksasi kebijakan untuk ketahanan ekonomi nasional dalam revisi paket kebijakan ini, agar bisa menjaga kepercayaan investor di tengah tekanan global.

Skemanya, perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, memperluas pemberian tax holiday, dan sebagainya. Diyakini, revisi dan pembaruan paket kebijakan tersebut juga didasari atas fakta defisit neraca perdagagan dan defisit transaksi berjalan. Sampai dengan kuartal III/2018 keduanya memiliki trend untuk terus defisit.

Selain itu, juga didasari atas fakta penurunan investasi sampai kuartal III/2018. Sebagaimana diberitakan, Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) kembali defisit pada bulan Oktober 2018. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, defisit NPI tersebut sebesar 1,82 miliar dollar AS. Defisit terjadi karena impor Indonesia bulan Oktober 2018 tercatat 17,62 miliar dollar AS, sedangkan ekspor Indonesia bulan Oktober 2018 tercatat 15,8 miliar dollar AS.

Defisit ini semakin menambah panjang defisit NPI dari Januari sampai Oktober yang mencapai angka 5,5 miliar dollar AS. Bahkan, defisit bulan Oktober yang terbesar sepanjang Januari sampai Oktober. Defisit juga terjadi pada transaksi berjalan. Bank Indonesia mencatat, kuartal III/2018 defisit transaksi berjalan atau current Account Deficit (CAD) sebesar 8,8 miliar dollar AS.

Angka ini setara dengan 3,37 persen dari PDB. Defisit ini juga lebih tinggi disbanding defisit pada kuartal II/2018, sebesar 8,0 miliar dollar AS (3,02 persen PDB). Dengan perkembangan tersebut, secara kumulatif defisit neraca transaksi berjalan hingga kuartal III/2018 tercatat 2,86 persen PDB.

Dari sisi investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga menyebutkan, total investasi kuartal III tahun 2018 turun sebesar 1,6 persen dari kuartal III tahun 2017. Dengan total investasi sebesar 173,8 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut porsi penanaman modal asing (FDI) tercatat 89,1 triliun rupiah atau turun 20,2 persen dibanding periode yang sama tahun 2017 yang tercatat sebesar 111,7 triliun rupiah.

Dengan demikian, skema perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, memperluas pemberian tax holiday sebagaimana tertuang dalam revisi dan pembaruan Paket Kebijakan Ekonomi Ke-16 adalah bagian integral strategi pemerintah mengawasi impor. Dengan ini, diharapkan berdampak pada perbaikan neraca perdagangan dan transaksi berjalan. Ujungnya akan berdampak positif terhadap investasi.

Evaluasi

Pertanyaannya, apakah kebijakan dengan skema demikian ini efektif? Untuk menjawabnya, perlu dievaluasi kebijakan-kebijakan sejenis yang pernah dikeluarkan. Tahun 2013, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 175/PMK.011/2013 juga dalam rangka mengendalikan impor setelah Taper Tantrum. Pada saat itu, pemerintah menaikkan tarif PPh Pasal 22 atas 502 item komoditas konsumsi dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen.

Tahun 2015, pemerintah melanjutkan kebijakan ini dengan menerbitkan PMK nomor 107/PMK.010/2015. Melalui PMK tersebut Pemerintah menaikkan tarif PPh Pasal 22 atas 240 item komoditas konsumsi dari 7,5 persen menjadi 10 persen atas barang konsumsi tertentu yang dihapuskan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)-nya.

Pemerintah kini juga sedang me-review PMK 132/PMK.010/2015, PMK 6/PMK.010/2017, dan PMK 34/PMK.010/2017. Hasil tinjauannya menyimpulkan, perlu penyesuaian tarif PPh Pasal 22 terhadap 1.147 pos tarif untuk beberapa barang mewah seperti mobil CBU dan motor besar. Ini termasuk kategori komoditas elektronik yang sudah diproduksi dalam negeri. Di antaranya, dispenser air, pendingin ruangan, lampu. Kemudian, keperluan sehari-hari seperti sabun, sampo, kosmetik, serta peralatan masak/dapur.

Kebijakan-kebijakan tersebut, meskipun tidak berdampak secara langsung terhadap PMTB (investasi), namun berkorelasi terhadap minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Fakta menyebutkan, tahun 2015 realisasi investasi asing naik menjadi 403,86 triliun rupiah dari tahun sebelumnya sebesar 354,91 triliun.

Sedangkan PMDN naik menjadi 179,47 triliun rupiah dari tahun sebelumnya sebesar 156,13 triliun. Tahun 2016 realisasi investasi baik PMDN maupun PMA sebesar 612,8 triliun rupiah. Ini melampaui target investasi tahun 2016 sebesar 3 persen dari target 594 triliun rupiah. Tren positif kembali terjadi tahun 2017, realisasi investasi PMDN dan PMA mencapai 692,8 triliun rupiah. Ini melampaui target realisasi investasi PMDN dan PMA tahun 2017 sebesar 678,8 triliun rupiah.

Artinya, kebijakan revisi dan pembaruan paket kebijakan ke-16 memang cukup efektif untuk menaikkan kembali investasi yang sempat menurun. Namun, sepertinya kurang efektif manakala diorientasikan untuk mendorong surplus neraca perdagangan dan transaksi berjalan. Sebab sumber defisit keduanya adalah impor migas.

Neraca impor Oktober 2018 tercatat tumbuh sebesar 17,63 miliar dollar AS atau naik 20,60 persen. Peningkatan ini dipicu impor migas 26,97 persen menjadi 2,91 miliar dollar AS. Sementara itu, impor nonmigas juga meningkat 19,42 persen menjadi 14,71 miliar dollar AS.

Dengan demikian, yang sangat mendesak dilakukan harus ada political will dan keberanian memangkas impor BBM dan menguranggi ketergantungannya. Salah satunya tentu dengan keberanian pemerintah menaikan harga BBM, termasuk premium yang sempat dibatalkan.

Penulis Dosen STIE Tribuana, Bekasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *